Tugas Pokok dan Fungsi

Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

• LURAH

         Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

• SEKRETARIS  KELURAHAN     

1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
4. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
6. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan;
7. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
8. Pengelolaan anggaran dan retribusi;
9. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
10. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
11. Pelaksanaan inventarisasi aset /kekayaan daerah yang ada di Kelurahan;
12. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web sitePemerintah Daerah;
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

• SEKSI EKOBANG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan;
2. Pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerjanya;
5. Penyusunan profil Kelurahan;
6. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya;
7. Fasilitasi pembangunan partisipatif;
8. Pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
9. Fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat;
10. Pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;
11. Pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;
12. Pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
13. Pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

• SEKSI PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
4. Penyusunan monografi kelurahan;
5. Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
6. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
7. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
9. Pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
10. Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di wilayah Kelurahan;
11. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan;
12. Pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan;
13. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

• SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kelurahan;
2. pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
4. pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olah raga, serta peningkatan peranan perempuan;
5. pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat;
6. pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat;
7. pelaksanaan administrasi dan pemberian pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR);
8. pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji;
9. pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;
10. pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
11. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
12. pendataan masalah kesejahteraan sosial;
13. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.